Demokrasi dalam
Cerita Warga
Jawa Barat

Bu Imas tidak pernah tamat SD. Di kampungnya, di lereng selatan Bandung, anak perempuan dulu cukup bisa memasak dan mengaji. Membaca dianggap urusan lelaki yang akan merantau. Maka selama bertahun-tahun, setiap ada surat dari kelurahan, ia menunggu suaminya pulang untuk membacakannya.

Yang mengubah segalanya bukan pidato siapa-siapa, melainkan satu pemilihan kepala desa. Untuk pertama kali ia ingin tahu sendiri siapa yang ia coblos, tanpa diberi tahu. Ia ikut kelas membaca yang diadakan ibu-ibu PKK di balai RW, malu-malu di antara perempuan yang separuh usianya. Tiga bulan kemudian ia mengeja nama-nama calon di surat suara, satu per satu, jarinya menelusuri kertas. "Saya pilih sendiri," katanya kepada anaknya malam itu. Kalimat itu terdengar seperti kemerdekaan kecil.

Lebih dari seabad sebelum Bu Imas, seorang perempuan muda di Bandung sudah tahu persis di mana letak soalnya. Pada 1904 Dewi Sartika mendirikan Sakola Istri, sekolah bagi perempuan, karena ia yakin pada satu hal yang sederhana dan keras kepala: tidak ada bangsa yang merdeka bila separuh warganya tidak diberi pintu untuk berpikir. Mendidik seorang perempuan, kata keyakinannya, sama dengan mendidik sebuah keluarga, sebuah kampung, akhirnya sebuah bangsa.

Demokrasi sering dibayangkan dimulai di kotak suara. Cerita Bu Imas menunjukkan ia dimulai jauh lebih awal, di tempat seseorang akhirnya bisa membaca pilihannya sendiri. Hak memilih tanpa kemampuan menimbang hanyalah formalitas. Yang diperjuangkan Dewi Sartika bukan sekadar akses ke sekolah, melainkan akses ke martabat: kemampuan untuk tidak bergantung pada orang lain dalam menentukan nasib sendiri.

Setiap kali partisipasi perempuan naik di Jawa Barat, ada Bu Imas-Bu Imas lain yang tidak masuk berita. Mereka mewarisi sekolah yang dibuka di halaman belakang rumah seorang perempuan, seratus tahun lebih yang lalu.

Asep relawan penyelenggara pemilu di tingkat desa. Bukan pekerjaan yang membuat orang kaya; honornya habis untuk bensin. Tapi pada satu rapat penghitungan, ia menemukan dirinya berhadapan dengan sesuatu yang lebih berat dari kelelahan.

Seorang tokoh yang disegani meminta agar selisih beberapa suara "dirapikan saja, biar tidak ribut". Ruangan diam. Semua tahu menolak berarti mencari musuh di kampung sendiri, tempat ia akan tinggal seumur hidup. Asep berdiri. Tangannya dingin. Ia bilang angka akan ditulis apa adanya, dan kalau ada yang keberatan, jalurnya jelas: laporkan lewat mekanisme yang sah.

Ia tidak menang dengan gagah. Ia hanya tidak mundur. Kadang demokrasi memang sekecil itu: satu orang yang menolak membengkokkan angka.

Tanah ini punya nama besar untuk keberanian semacam itu. Otto Iskandardinata, lelaki Sunda yang dijuluki Si Jalak Harupat. Lewat Paguyuban Pasundan dan kursinya di Volksraad, ia membela rakyat kecil di ruang yang dikuasai kolonial, dengan nada yang cukup tajam hingga dianggap berbahaya. Ia paham apa yang sering kita lupakan: demokrasi tidak diberikan, ia direbut oleh orang-orang yang mau bersuara meski berisiko.

Representasi politik baru berarti bila ada yang berani mengisinya dengan kebenaran. Parlemen yang penuh tapi bisu sama hampanya dengan kotak suara yang penuh tapi dicurangi. Otto mengingatkan bahwa lembaga demokrasi hanyalah wadah; isinya ditentukan oleh keberanian warganya.

Asep tidak tahu banyak tentang Volksraad. Tapi pada malam itu, di balai desa yang remang, ia melanjutkan pekerjaan yang sama: menjaga agar suara orang dihitung sebagaimana ia diberikan.

Di Pangalengan, Pak Endang menanam kopi seperti ayahnya dulu. Selama bertahun-tahun ia menjual ceri merahnya kepada tengkulak yang menentukan harga sesuka hati. Ia memilih dalam setiap pemilu, taat, tak pernah absen. Tapi ada perasaan ganjil yang lama tak bisa ia namai: di bilik suara ia merasa berdaulat, lalu pulang ke kebun dan merasa tidak punya kuasa apa-apa atas harga kopinya sendiri.

Perasaan itu berubah ketika ia dan belasan petani lain membentuk koperasi. Mereka mengolah dan menjual bersama, menawar bersama, menyimpan keuntungan bersama. Harga tak lagi ditentukan satu orang di ujung jalan. Untuk pertama kali, kedaulatan terasa bukan hanya pada hari pencoblosan, tapi pada hari biasa, di atas timbangan kopi.

Mohammad Hatta sudah menduga simpul ini sejak awal republik. Bung Hatta lahir di Sumatra, tapi gagasannya menjadi tiang bersama bangsa. Baginya, kedaulatan rakyat tidak berhenti di hak memilih. Demokrasi politik, katanya, tidak banyak artinya tanpa demokrasi ekonomi, dan koperasi adalah salah satu wujud paling nyata dari rakyat yang berdaulat atas hidupnya sendiri.

Inilah yang sering hilang dari perayaan kita atas partisipasi pemilih. Kita merayakan antrean panjang di TPS, lalu lupa bertanya apakah orang-orang yang mengantre itu berdaulat juga atas dapur, kebun, dan upah mereka. Demokrasi kerakyatan ala Hatta menuntut keduanya sekaligus: suara di kotak suara, dan keadilan di luarnya.

Pak Endang tidak membaca buku Hatta. Tapi ketika ia menimbang kopinya di koperasi sendiri, ia sedang mempraktikkan satu kalimat tua: rakyat yang berdaulat adalah rakyat yang ikut menentukan, bukan hanya ikut memilih.

Rangga, sembilan belas tahun, menulis puisi dalam bahasa Sunda dan mengunggahnya ke internet. Teman-temannya menertawakannya: buat apa menulis dalam bahasa yang katanya "kampungan", di zaman semua orang ingin terdengar global? Rangga keras kepala. Ia merasa ada yang mati pelan-pelan setiap kali sebuah bahasa berhenti dipakai untuk berpikir.

Ia membuka kelas menulis kecil di perpustakaan komunitas. Datang anak-anak yang biasanya dianggap tak punya suara: yang putus sekolah, yang bekerja serabutan. Mereka menulis tentang kampung, tentang ayah yang merantau, tentang sungai yang menyusut. Tak ada yang melarang, tak ada yang menyensor. Ruang itu sederhana, tapi di sanalah mereka pertama kali merasa pikiran mereka layak ditulis.

Ajip Rosidi menghabiskan hidupnya untuk ruang semacam itu. Sastrawan dan budayawan ini menggerakkan kebangkitan budaya Sunda bukan karena nostalgia, melainkan karena ia tahu demokrasi membutuhkan kemerdekaan berpikir dan berekspresi, termasuk hak sebuah daerah untuk berbicara dengan suaranya sendiri. Bangsa yang hanya mengizinkan satu bahasa, satu cara pandang, satu selera, pelan-pelan kehilangan kemampuan untuk berbeda pendapat. Dan demokrasi tanpa beda pendapat hanyalah keseragaman yang dipaksakan.

Kita gampang mengira kebebasan berpikir urusan para intelektual. Cerita Rangga membantahnya. Kebebasan itu hidup justru di tempat paling sederhana: seorang remaja yang berani menulis dalam bahasa yang ia warisi, di ruang yang tak menghakimi.

Bila Dewi Sartika membuka pintu agar orang bisa membaca, Ajip menjaga agar setelah bisa membaca, orang juga bebas menulis apa yang ia pikirkan. Dua pintu yang sama, dipasang berurutan.

Sinta mengelola akun media sosial kecil tentang isu kotanya. Pengikutnya tak banyak, tapi ia rajin: menanyakan anggaran, memotret jalan rusak, mengkritik kebijakan yang menurutnya keliru, termasuk kebijakan gubernurnya sendiri. Ada yang memujinya berani. Ada yang menuduhnya cari sensasi.

Yang menarik, gubernur yang ia kritik justru sering tampil di ruang yang sama: Dedi Mulyadi, atau Kang Dedi, yang membangun kedekatan dengan warga lewat layar. Ia pernah menyampaikan bahwa baik yang membela maupun yang mengkritik dirinya sama-sama ia anggap sahabat, sebab demokrasi memang memuat keduanya. Bagi Sinta, kalimat itu melegakan sekaligus menggoda untuk diuji. Sebab pertanyaan sesungguhnya bukan apakah kritik diterima dengan senyum, melainkan apakah ia mengubah keputusan.

Di sinilah cerita ini sengaja tidak diberi akhir yang manis. Gaya komunikasi yang ramai di layar memang menghidupkan partisipasi: lebih banyak orang merasa diajak bicara, merasa didengar. Tapi para pengamat juga mengingatkan bahaya yang lain. Partisipasi bisa berhenti sebagai tontonan, ramai di kolom komentar tapi sepi di meja tempat keputusan benar-benar diambil. Sinta tahu betul beda antara didengar dan diikuti.

Maka ia tidak berhenti pada unggahan. Ia datang ke musyawarah perencanaan, membaca dokumen yang membosankan, menagih jawaban yang konkret. Partisipasi yang ia kejar bukan yang paling bising, melainkan yang paling membekas pada kebijakan.

Demokrasi partisipatif, pada akhirnya, diukur bukan dari seberapa dekat pemimpin terasa di layar, melainkan dari seberapa sungguh suara warga ikut menentukan. Kang Dedi membuka pintu percakapan; warga seperti Sinta yang harus menjaga agar percakapan itu tidak berhenti menjadi hiburan.