Riset · Ulasan Artikel Jurnal

Ketika Kepatuhan Berhenti Memberi Sinyal

Ulasan atas artikel kami di jurnal Sustainability tentang dual-ledger theory: mengapa indeks kepatuhan yang makin berhasil ditegakkan bisa makin sedikit memberi tahu publik tentang lembaga yang diukurnya.

When Compliance Stops Signaling: A Dual-Ledger Theory for Sustainable Digital Governance

Yunike Puspita, Hilmiana, Sunu Widianto, dan Dina Sartika · Departemen Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran

Sustainability (MDPI) 2026, 18(18), 9482 · Edisi Khusus Sustainable Innovation and Digital Governance · Diterima 11 September 2026, terbit 16 September 2026 · 46 halaman · Akses terbuka

Oleh Yunike Puspita · 24 Oktober 2026 · ± 10 menit baca. Ulasan ini saya tulis sebagai penulis pertama, untuk pembaca yang ingin menangkap argumennya tanpa harus membaca 46 halaman naskah aslinya.

Inti singkatnya. Ketika sebuah rezim indikator berhasil membuat skor kepatuhan antarlembaga makin seragam, skor itu berhenti membedakan satu lembaga dari lembaga lain. Publik tidak berhenti menilai; mereka beralih menilai dari perilaku yang tidak pernah dicatat indeks. Sehingga terbuka celah legitimasi yang tidak terlihat oleh rezim yang hanya memegang satu buku besar. Artikel ini menawarkan arsitektur dua buku besar, empat asumsi, lima proposisi, dan tiga diagnostik, lalu menguncinya pada baseline pemilu Indonesia tahun 2024 di 38 provinsi.

Bagian satuParadoks yang saya amati dari dalam

Berdasarkan Indeks Kinerja Etika Penyelenggara Pemilu (IKEPP) 2024 yang diterbitkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), skor komposit 38 KPU Provinsi berada pada rentang 44,9 (DKI Jakarta) sampai 86,5 (Nusa Tenggara Timur), dengan rata-rata 63,3 pada skala 0 sampai 100. Pada Pemilu Presiden Tahun 2024, di bawah undang-undang pemilu yang sama, partisipasi pemilih di 38 provinsi yang sama berentang dari 72,7 persen (Nusa Tenggara Timur) sampai 99,99 persen (Papua Pegunungan). Provinsi dengan skor etika tertinggi justru mencatat partisipasi terendah.

Satu pengamatan seperti ini belum membuktikan apa pun. Akan tetapi pengamatan itu memaksa kami menguji ulang asumsi yang lama dipegang tata kelola berbasis indikator sejak era New Public Management: bahwa kepatuhan yang terukur dengan sendirinya berubah menjadi legitimasi publik. Bukti empiris untuk asumsi konversi ini lemah. Survei OECD tahun 2023 di 30 negara mencatat kurang dari empat dari sepuluh orang dewasa yang memiliki kepercayaan tinggi atau cukup tinggi pada pemerintah nasionalnya, dan hubungan antara kinerja layanan publik yang terukur dengan kepercayaan warga lebih sering lemah serta ambigu secara kausal.

Sehingga persoalannya bukan bahwa lembaga publik terlalu banyak diukur, melainkan bahwa lembaga publik diukur melalui satu saluran informasi saja. Dashboard kepatuhan dapat menunjukkan apakah prosedur sudah dilembagakan. Ia tidak dapat menunjukkan apakah warga masih memandang lembaga itu layak dipercaya dan layak didatangi.

Bagian duaEmpat langkah menuju celah legitimasi

Artikel ini menyusun mekanismenya sebagai rantai kausal. Bahan-bahannya diwarisi dari lima tradisi: teori institusional, studi kuantifikasi, akuntabilitas dan pengukuran kinerja, teori sinyal, serta teori legitimasi. Yang baru adalah urutannya, yang tidak dirumuskan oleh satu pun dari kelima tradisi itu.

  1. Conformity driftSkor kepatuhan antarunit menyempit lebih cepat daripada hasil substantif yang diwakilinya.
  2. Signal collapseSkor yang tidak lagi bervariasi tidak lagi membedakan unit, sehingga nilai informasinya hilang.
  3. Behavioral substitutionPublik memindahkan penilaian ke perilaku yang teramati, yang tidak dicatat rezim.
  4. Legitimacy gapKepatuhan naik, legitimasi diam, dan rezim tidak melihatnya.
  5. Dual-ledger governanceDua buku besar yang independen, dengan kopling di antaranya sebagai sinyal tata kelola.

Pergeseran konformitas (conformity drift)

Mandat yang seragam dan dinilai oleh satu auditor untuk semua unit adalah mesin isomorfisme. Dari sisi unit, reaktivitas metrik menyelesaikan sisanya: karena skor membawa konsekuensi, upaya dialokasikan ke unsur skor yang paling murah didokumentasikan, diantaranya kode etik yang diadopsi, komite yang dibentuk, dan laporan yang dikirim. Tidak diperlukan itikad buruk. Setiap satuan kerja patuh persis seperti yang diminta, dan pergeseran itu adalah jumlah dari perilaku yang diperintahkan. Artikel membedakan konsep ini dari means–ends decoupling (Bromley & Powell, 2012): decoupling adalah keadaan pada tingkat organisasi, sedangkan conformity drift adalah lintasan pada tingkat bidang tata kelola yang membuat decoupling menjadi sistemik sekaligus tidak terlihat.

Keruntuhan sinyal (signal collapse)

Dalam kerangka Spence (1973), sinyal memberi informasi karena ia memisahkan pengirim yang berkualitas dari yang tidak. Rezim audit yang misinya kepatuhan universal, dalam bahasa teori sinyal, adalah mesin penghapus pemisahan. Semakin berhasil regulator menyeragamkan, semakin cepat kolom kepatuhan berhenti memberi tahu publik apa pun. Inilah yang kami sebut variansi sinyal yang endogen: sifat informasi dari saluran kepatuhan ditentukan oleh keberhasilan rezim itu sendiri.

Artikel menjaga klaim ini tetap sempit. Skor yang tinggi secara merata tetap membawa informasi tingkat (level information), yaitu bahwa semua unit telah melewati ambang yang berarti. Keruntuhan hanya diklaim untuk informasi pembeda (differential information), yaitu posisi satu lembaga relatif terhadap lembaga lain. Keruntuhan itu juga dirumuskan bertahap: kompresi skor, hilangnya nilai informasi marginal, substitusi perilaku, lalu melemahnya kopling antara dua buku besar. Kompresi saja belum cukup untuk menyimpulkan keruntuhan, karena artikel mendaftar lima penjelasan tandingan, diantaranya konvergensi yang sungguh-sungguh, efek plafon, kompresi alat ukur, permainan strategis, dan decoupling substantif, masing-masing dengan pengamatan pembedanya.

Substitusi perilaku dan celah legitimasi

Publik tidak berhenti menilai ketika saluran resmi menjadi datar. Penilaian berpindah ke saluran yang masih bervariasi: perilaku pejabat yang teramati, pemberitaan tentang pelayanan dan pelanggaran, serta pengalaman prosedural warga sendiri. Rezim akhirnya mengelola sinyal yang sudah berhenti dibaca publik, sementara publik membaca sinyal yang tidak dikelola rezim. Kepatuhan yang terdokumentasi terus naik, legitimasi yang hendak dibelinya diam, dan celah itu tidak terlihat karena satu-satunya buku besar yang dimiliki rezim sudah datar.

Kebaruan artikel ini tidak terletak pada gagasan bahwa ukuran kepatuhan dan ukuran legitimasi perlu berdampingan, karena kerangka kinerja multidimensi sudah lama menganjurkannya. Lebih dari itu, artikel ini meneorikan hilangnya nilai informasi secara endogen: rezim kehilangan daya baca sinyalnya justru karena ia berhasil.

Bagian tigaDua buku besar dan satu kopling

Konsekuensi desainnya mengikuti letak kegagalannya. Jika kebutaan rezim bersifat arsitektural, yaitu satu buku besar yang dibaca seolah dua, maka obatnya juga arsitektural. Ledger C (konformitas) adalah catatan yang sudah dimiliki rezim: skor audit kepatuhan, penilaian pelembagaan, dan peringkat risiko. Teori ini tidak merendahkan Ledger C, karena infrastruktur akuntabilitas formal tetap syarat perlu organisasi publik. Ledger L adalah catatan di sisi audiens tentang sinyal perilaku yang relevan bagi legitimasi, diantaranya partisipasi yang sukarela, penyerapan layanan, dan kualitas keterlibatan.

Ledger L sengaja tidak disebut sebagai ukuran legitimasi. Partisipasi bisa mencerminkan akses, mobilisasi, atau keterpaksaan. Oleh karenanya artikel menetapkan enam aturan penyusunan: indikator hanya masuk bila perilakunya sukarela; dibaca bersih dari faktor akses; volume hasil mobilisasi didiagnosis, bukan diabaikan; keluhan dikode menurut jenisnya; hasil ditriangulasi dengan survei kepercayaan bila tersedia; dan buku besar berupa vektor indikator, tidak pernah satu angka. Kedua buku besar juga harus bersumber dari lembaga yang independen, sehingga tidak ada organisasi yang dinilai dengan catatan yang dapat ia optimalkan sendiri.

Sinyal tata kelolanya adalah kopling di antara keduanya. Artikel menerjemahkan teori ke tiga diagnostik yang dapat dihitung dengan statistik dasar:

  • Kompresi. Simpangan baku, koefisien variasi, dan rentang antarkuartil kedua buku besar per siklus, disertai pemeriksaan efek plafon dan transformasi logit agar penyempitan yang semu tidak terbaca sebagai drift.
  • Kopling. Korelasi peringkat Spearman atau Kendall antara Ledger C dan Ledger L, serentak dan dengan jeda satu siklus, dilaporkan bersama interval bootstrap, nilai p permutasi, dan uji sensitivitas leave-one-out.
  • Tipologi divergensi. Pembagian unit ke empat keadaan tata kelola berdasarkan median kedua buku besar, yaitu coupled integrity, performative conformity, vernacular legitimacy, dan capacity gap. Tipologi ini adalah alat triase untuk memilih unit yang perlu diperiksa, bukan dasar keputusan intervensi.

Bagian empatBaseline pemilu Indonesia 2024

Sektor kepemiluan Indonesia sudah memiliki arsitektur data dua buku besar tanpa pernah menyebutnya demikian. Tiga lembaga penyelenggara pemilu dengan mandat hukum yang terpisah menerbitkan indeks untuk seluruh 38 provinsi: KPU menerbitkan partisipasi pemilih, DKPP menerbitkan IKEPP, dan Bawaslu menerbitkan Indeks Kerawanan Pemilu. Kedudukan KPU bersumber dari konstitusi, sedangkan Bawaslu dan DKPP dibentuk oleh undang-undang pemilu, dan tidak satu pun dari ketiganya menilai dirinya sendiri. Syarat independensi yang dituntut teori ini sudah menjadi fakta administratif.

Ukuran (n = 38 provinsi)Ledger C · IKEPP 2024Ledger L · Partisipasi Pilpres 2024
Rata-rata63,3 (skala 0–100)82,7 persen
Simpangan baku (IK 95%)8,6 (6,2 s.d. 10,6)5,7 (3,6 s.d. 7,4)
Koefisien variasi (IK 95%)0,135 (0,098 s.d. 0,167)0,069 (0,044 s.d. 0,088)
Terendah44,9 · DKI Jakarta72,7 persen · Nusa Tenggara Timur
Tertinggi86,5 · Nusa Tenggara Timur99,99 persen · Papua Pegunungan

Tiga temuan baseline perlu dicatat. Pertama, belum ada efek plafon: rata-rata IKEPP berada 36,7 poin di bawah skor maksimum dan tidak ada provinsi dalam jarak sepuluh poin darinya. Kedua, sebaran ketiga dimensi IKEPP tidak sama. Dimensi persepsi perilaku etis sudah rapat (rata-rata 80,0; koefisien variasi 0,073), sedangkan dimensi pelembagaan etika internal (52,7; 0,285) dan dimensi bukti perilaku etis yang bersumber dari catatan pengaduan dan sanksi (66,8; 0,362) masih lebar. Bagi teori ini, konfigurasi tersebut wajar untuk edisi pertama, karena komponen yang paling murah didokumentasikan belum sempat menyeragam.

Ketiga, kopling antara kedua buku besar kecil dan tidak presisi: korelasi Spearman ρ = 0,19 (IK 95% −0,17 s.d. 0,51; p permutasi = 0,26), dan hanya 0,08 bila dua provinsi dengan partisipasi hampir 100 persen, Papua Tengah dan Papua Pegunungan, dikeluarkan karena pola pemungutan suara komunal tidak dapat dibaca sebagai persetujuan yang diekspresikan. Tipologi menempatkan 11 provinsi pada coupled integrity, 8 pada performative conformity, 8 pada vernacular legitimacy, dan 11 pada capacity gap, dengan 18 provinsi berada di zona batas sehingga tidak diklasifikasikan untuk analisis. Artikel menegaskan bahwa kopling yang rendah ini konsisten dengan kondisi yang digambarkan teori, tetapi bukan bukti bagi mekanismenya.

Bagian limaEmpat prediksi yang dikunci sebelum datanya ada

Nilai terpenting baseline bagi sebuah artikel teori adalah mengubah rilis data berikutnya menjadi ujian yang tidak bisa dihindari. Dengan titik awal IKEPP 2024 dan partisipasi Pemilu 2024, teori ini memprediksi:

  • Simpangan baku, koefisien variasi, dan rentang antarkuartil IKEPP edisi berikutnya lebih rendah daripada tahun 2024 tanpa munculnya efek plafon, dan dimensi pelembagaan menyempit lebih cepat daripada dimensi bukti.
  • Sebaran partisipasi pada Pemilu 2029 tidak menyempit secara setara.
  • Kopling berjeda ρ(C2024, L2029) tidak melampaui baseline 0,19. Kopling yang justru menguat ketika skor menyempit akan menjadi bukti yang melawan teori.
  • Delapan provinsi pada keadaan performative conformity tidak memperoleh kenaikan partisipasi rata-rata yang lebih besar pada 2029 dibanding provinsi coupled integrity pada tingkat kepatuhan yang setara.

Setiap prediksi menyebut pola yang akan membantahnya, dan seluruhnya hanya memerlukan indeks yang sudah diterbitkan ketiga lembaga. Data per provinsi, prosedur, dan skrip analisisnya tersedia sebagai materi pendukung artikel, sehingga setiap angka di atas dapat dihitung ulang oleh siapa pun.

Bagian enamCatatan jujur: kekuatan dan keterbatasan

Mengulas tulisan sendiri menuntut kejujuran yang lebih ketat daripada mengulas tulisan orang lain. Menurut saya ada empat kekuatan artikel ini, diantaranya: (1) proposisinya dapat difalsifikasi, karena setiap proposisi dilengkapi tingkat analisis, unit pengamatan, struktur waktu, dan penjelasan tandingan; (2) uji pertamanya dinyatakan sebelum datanya tersedia, bukan dicocokkan sesudahnya; (3) diagnostiknya dapat dihitung dari data yang sudah dimiliki regulator, dengan ketidakpastian statistik yang dilaporkan terbuka; dan (4) batas ruang lingkupnya tegas, yaitu organisasi publik dan semi-publik yang diatur rezim indikator yang dipublikasikan, dengan partisipasi audiens yang sukarela.

Keterbatasannya juga nyata, dan artikel menyatakannya sendiri. Mekanismenya diturunkan secara teoretis, belum didemonstrasikan. Ledger C baru memiliki satu edisi, sehingga kompresi lintas siklus belum dapat diuji. Dengan hanya 38 unit, interval kepercayaan kopling sangat lebar, dan satu provinsi pencilan dapat menggeser hasil. Ledger L mencatat perilaku yang menjadi dasar inferensi legitimasi, bukan legitimasi itu sendiri, dan baseline belum mengendalikan faktor akses maupun mobilisasi. Model audiensnya pun masih bergaya: ia membedakan perantara yang atentif dari publik luas, tetapi belum memodelkan keragaman di dalam keduanya. Perluasan ke ESG, sertifikasi keberlanjutan, dan ekolabel diperlakukan sebagai pertanyaan riset tentang batas teori, bukan sebagai penerapannya.

Bagian tujuhApa artinya bagi penyelenggara pemilu

Artikel memilah implikasinya menurut kekuatan klaim. Pada tingkat prediksi teoretis, penyeragaman skor kepatuhan diperkirakan mengurangi nilai informasi pembeda bagi publik, dan mandat yang seragam cenderung memformalkan berlebihan unit yang normanya sudah kuat sambil kurang melayani unit yang kapasitasnya lemah. Pada tingkat kemungkinan diagnostik, regulator dapat menghitung kompresi, kopling, dan tipologi sekarang juga dari data yang ada, dengan biaya rendah dan dapat dihentikan kapan saja. Pada tingkat rekomendasi berbasis bukti, teori ini secara terbuka belum menawarkan apa pun, karena logika intervensinya masih berupa proposisi yang harus dievaluasi.

Bagi saya sebagai praktisi di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat, kalimat yang paling menetap dari artikel ini sederhana: buku besarnya sudah ada, auditnya yang belum. KPU, Bawaslu, dan DKPP masing-masing sudah menerbitkan indeks untuk 38 provinsi. Yang belum dilakukan lembaga mana pun adalah membaca keduanya bersama-sama. Dan langkah itu tidak menuntut data baru, hanya kebiasaan kelembagaan baru.

Dari sisi keberlanjutan, artikel ini mendefinisikan keberlanjutan institusional sebagai kapasitas organisasi publik untuk mereproduksi kapasitas tata kelola yang sah dari satu siklus ke siklus berikutnya. Legitimasi diperlakukan sebagai sumber daya terbarukan yang terpakai oleh setiap siklus penyelenggaraan dan dapat terkuras diam-diam ketika instrumen pemantaunya keliru arah. Lembaga dengan buku kepatuhan yang lengkap tetapi basis partisipasi yang terkikis, dalam pengertian ini, belum dapat disebut lembaga yang berkelanjutan.

Artikel pendamping

Paradoks Kepatuhan: saat laporan yang diulang berhenti menumbuhkan kepercayaan

Artikel ini bekerja pada tingkat bidang tata kelola dan buku besar antarprovinsi. Artikel kedua kami di Administrative Sciences turun ke tingkat warga: kapan komunikasi kepatuhan yang berulang berhenti menambah informasi, dan kapan ia mulai menimbulkan kecurigaan.

Baca ulasannya →

RujukanKutip artikel ini

Puspita, Y., Hilmiana, Widianto, S., & Sartika, D. (2026). When compliance stops signaling: A dual-ledger theory for sustainable digital governance. Sustainability, 18(18), 9482. https://doi.org/10.3390/su18189482

Artikel diterbitkan dengan akses terbuka oleh MDPI. Angka dalam ulasan ini diambil dari naskah terbitan; bila ada perbedaan, naskah asli yang berlaku.